Komang Banuartha: Tolak Tekanan Oknum Kepala Desa Untuk Paksakan Pilihan

" Pupuklah kinerja yang baik kepada masyarakat..."

GIANYAR - Menimbang kondisi perpolitikan Bali yang serba dinamis, KOMANG TAKUAKI BANUARTHA selaku Bacaleg DPRD Provinsi Bali Dapil Gianyar angkat bicara tentang keseimbangan kondisi yang serba ketakutan saat menerima calon dari yang bukan dari mayoritas.

Baca juga: Djafar Ruliansyah Lubis: Airlangga vs Jokowi, Adu Kuat Politik?

Ia menekankan bahwa bantuan - bantuan itu merupakan uang rakyat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap oknum pejabat yang melarang untuk memilih calon - calon lainnya diluar dari yang ditekankan. 

Baca juga: Zainal Bintang: Teater Politik Indonesia, Drama Polusi Koalisi

" Dari oknum kepala desa, Kelian Adat, Kelian Dinas untuk menggiring warganya untuk memilih salah satu dari orang yang memang berpengaruh dan menjanjikan bantuan kepada masyarakat, " ujarnya, Selasa (22/08/2023), di kediamannya.

Itu bisa saja disebut nepotisme dan mengandung korupsi didalamnya, ungkapnya menambahkan.

Baca juga: Tokoh Papua Asal Biak: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran

Dirinya juga menyebutkan bahwa membangun keseimbangan dalam berpolitik di masyarakat demi sebuah keadilan bersama. Ditekankannya juga bahwa LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia) apakah sudah hilang dari negeri ini, tentu wacana seperti itu merupakan wewenang untuk tetap dikedepankan dalam pemilihan umum nantinya.

" Semua masyarakat berhak mendapatkan bantuan, semua berhak mendapatkan perlakuan yang sama "

Baca juga: Tony Rosyid: Tunda Pemilu Picu Ledakan Sosial

" Diskriminasi terhadap masyarakat juga sudah mulai terjadi, bahkan adanya perobekan baliho. DCT (Daftar Calon Tetap) pun belum, itu barang tidak berdosa yang dipasang dipinggir jalan, jangan kampungan, " sebutnya. 

Ia juga menyebutkan Bali merupakan destinasi Internasional, jadi tak elok bila terjadi perobekan - perobekan semacam itu. 

Baca juga: Smith Alhadar: Pertarungan Luhut Melawan Anies

" Apalagi wisatawan yang memahami pemilu, jadi seolah-olah orang Bali ini sudah hilang keramahannya, toleransinya. Apalagi hanya berbeda warna "

Ia mengharapkan kepada masyarakat agar memilih pakai hati mereka, bukan semata - mata pada material semata. 

Contoh nyata yang dijelaskan oleh KOMANG TAKUAKI BANUARTHA adalah pasar. Kondisi pasar yang megah dan mewah sesungguhnya itu mengambil hak dari masyarakat sisi lainnya yang seharusnya memiliki hak yang sama.

" Pasar Sanur, pasar Tapian, pasarnya tetap berupa wantilan, lantainya bersih, mejanya bersih, ada aturan bila tidak bersih akan ada sanksi, itu lebih fair dan masyarakat lingkungan itu tidak malu belanja ke pasar "

" Mewah dan megah itu buang - buang anggaran pemerintah, anggaran negara padahal masyarakat masih membutuhkan biaya minimallah satu lahan pekerjaan, mensupport UMKM - UMKM di desa, pancinglah kasih mereka bukan sesuatu yang mewah, " jelasnya yang sepertinya merujuk pada pasar umum Gianyar.

Baca juga: Waspada Gangguan Demokrasi, Ketut Sae Tanju Dukung KPU dan Bawaslu Kerja Independen

Ia juga menekankan pada wilayah Desa Bona, kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, jalannya hancur. 

" Itulah contoh ketidakmampuan memberikan pemerataan kepada masyarakat, sarana jalan yang diinjak masyarakat pun diabaikan untuk diperbaiki, itu membahayakan dan dipandang tidak baik oleh pelancong "

" Dikampung - kampung ada lampu gak terang juga, " sindirnya.

Pertanyaan awak media kepada KOMANG TAKUAKI BANUARTHA, pada yang harus menjadi sistem yang ideal. 

" Ya, tidak ada lagi transaksional, adu saja visi, misi serta gagasan dan pelaksanaan terhadap visi dan misi dari calon tersebut. Saya maju ini murni untuk melayani masyarakat bisa dibuktikan nanti, inget saja nama saya, saya tidak omong kosong bila kesempatan itu ada nantinya, " pungkas KOMANG TAKUAKI BANUARTHA. (Ray)

Baca juga: Dialog dengan Warga Lintas Etnis, Puan Pesan Jaga Singkawang Kota Paling Toleran